Tulungagung,wartaindonesia.news– Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Faiz Adam,melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., pada Selasa (14/1). Pembicaraan tersebut difokuskan pada persiapan pelaksanaan Seminar Saber Pungli yang direncanakan pada Februari 2025. Seminar ini bertujuan untuk mendukung Asta Cita Presiden RI dalam memberantas korupsi, dengan mengusung tema “Mewujudkan Pemerintahan Bebas Pungli dan Korupsi Menuju Indonesia Maju.”
Rencana seminar ini akan menghadirkan narasumber utama, Irjen Pol. Dr. Andry Wibowo, SIK, MH, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Acara ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Tulungagung.
Sekda Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., memberikan dukungan penuh terhadap rencana seminar tersebut. “Kami sangat mendukung pelaksanaan seminar ini. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi, sehingga kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Tri Hariadi.
Sekda juga mengapresiasi inisiatif Ketua Umum LPK-RI yang telah melakukan koordinasi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung siap untuk berkolaborasi demi kesuksesan seminar tersebut. “Kami menyambut baik inisiatif ini, dan kami berharap sinergi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pemerintahan dan masyarakat di Tulungagung,” tambahnya.
Ketua Umum LPK-RI menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Sekda. “Seminar ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pemberantasan pungli dan korupsi, serta mendukung cita-cita nasional untuk membangun Indonesia yang maju dan bersih,” katanya.
Seminar ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat penegak hukum, akademisi, hingga organisasi masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menciptakan pemerintahan yang bebas pungli, transparan, dan akuntabel.
